Hadiri Rakor Kemendagri, Asisten II Gorut Bahas Pengendalian Inflasi, Program 3 Juta Rumah, hingga Jaminan Produk Halal
Hadiri Rakor Kemendagri, Asisten II Gorut Bahas Pengendalian Inflasi, Program 3 Juta Rumah, hingga Jaminan Produk Halal
Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah minggu ketiga April 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara daring, Senin (20-04-2026).
Bertempat di Ruang Media Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Utara, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setda Gorontalo Utara, Ayis Yusuf. Turut hadir Kepala BPS Gorontalo Utara Dafit Rudianto, jajaran pimpinan OPD yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta Tim Kerja Bupati Gorontalo Utara.
Selain fokus pada pengendalian harga, rakor kali ini juga merangkaikan dua agenda strategis nasional lainnya, yakni evaluasi dukungan Pemerintah Daerah dalam suksesnya Program 3 Juta Rumah serta sosialisasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
Dalam sesi pemaparan data, Kepala BPS Kabupaten Gorontalo Utara, Dafit Rudianto, membawa kabar baik mengenai kondisi ekonomi daerah. Ia melaporkan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Gorontalo Utara mengalami penurunan yang signifikan.
"IPH kita turun dari angka 3,16 pada minggu kedua menjadi 2,55 pada minggu ketiga April ini. Posisi kita kini berada pada kategori normal dan menempati peringkat ke-29 secara nasional," jelas Dafit. Ia juga merinci bahwa komoditas utama yang menjadi penyumbang andil inflasi di wilayah ini adalah cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah.
Asisten II Setda Gorontalo Utara, Ayis Yusuf, menyampaikan bahwa penurunan IPH ini menjadi indikator positif atas upaya pengawasan yang dilakukan di lapangan. Terkait agenda tambahan, ia menegaskan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung program strategis pusat.
"Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara berkomitmen penuh mendukung program 3 Juta Rumah untuk pemenuhan hunian masyarakat, serta mempercepat sosialisasi jaminan produk halal guna memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi konsumen di daerah," tegas Ayis.
Melalui rakor rutin ini, diharapkan koordinasi lintas sektor antara TPID, BPS, dan pemerintah pusat semakin solid guna memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga sekaligus menyukseskan program prioritas nasional di daerah. ( Kominfo-Gorut)
